Informasi Beasiswa Sekolah Mukomuko - Penyaluran Beasiswa Miskin Rawan Konflik

Pembagian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) sebagai kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bakal memicu konflik di sejumlah kabupaten di Provinsi Bengkulu. Tak beda dengan pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), penyebab akan terjadi keributan karena banyak siswa miskin yang dipastikan tidak mendapatkan bantuan tersebut.
Hal ini dapat memicu rasa ketidakadilan hingga bisa memunculkan protes dari wali murid yang anaknya tidak mendapatkan BSM. Salah satu kabupaten yang dipastikan ratusan siswanya tidak mendapatkan BSM yakni Mukomuko. Akibat pembatasan kuota dari pemerintah pusat ada 200 siswa miskin di Mukomuko yang tidak terakomidir sebagai penerima BSM.
Untuk mengantisipasi terjadi protes, DPRD Mukomuko minta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibantu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan kepala sekolah menyeleksi siswa yang menerima BSM. Sehingga yang benar-benar dapat adalah siswa miskin. “Ini harus diperhatikan semua kalangan. Supaya BSM ini tepat sasaran,” kata Anggota Komisi III DPRD Mukomuko, Rusman Aswardi.
Rusman mengatakan dari 200 siswa miskin yang tidak terakomodir itu rata-rata miskin. Sementara dalam data 7.400 siswa penerima BSM, sebagian besar siswa mampu, sehingga hal inilah yang akan memicu konflik. Dia khawatir pembagian BSM rawan protes dari masyarakat.
Untuk itu, dia mengingatkan data yang diajukan benar-benar valid. “Peranan validasi data usulan penerima itu sangat penting. Jangan sampai ada siswa mampu yang dapat beasiswa ini,” tambahnya.
Ditegaskannya, pemerintah harus mendahulukan siswa-siswa dari keluarga penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang sudah diverifikasi. Dalam artian keluarga yang benar-benar miskin berdasarkan data baik itu dari data pemerintah atau kenyataan di lapangan. Sebab kenyataan pembagian KPS untuk pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), banyak keluarga penerima KPS itu tidak memenuhi syarat sebagai orang miskin.
“Ternyata banyak yang tidak menerima KPS itu ternyata orang miskin. Nah ini perlu dikaji oleh perangkat desanya. Bisa jadi penerima KPS itu tidak layak dapat BSM, sebaliknya yang bukan penerima KPS yang lebih layak,” tukasnya.
Semua elemen terkait diminta terlibat dalam validasi data tahap dua. Sehingga bantuan beasiswa siswa miskin itu tepat sasaran. “Ini uang bantuan dari pemerintah, jadi benar-benar harus dilakukan pendataan. Supaya tidak ada siswa dari keluarga miskin yang tercecer atau siswa keluarga mampu menerima BSM,” saran Rusman.